Portal Lengkap Dunia Marketing

Dunia Digital

Potensi Nontunai Terbuka Lebar

Dishubtrans DKI Jakarta tengah gencar menerapkan pembayaran nontunai pada moda transportasi umum. Tak hanya memperbaiki layanan, tapi juga berdampak pada peningkatan pendapatan.

potensi nontunaiJakarta dan kemacetan, seperti dua kata yang tak bisa dipisahkan. Bahkan, beberapa orang berpendapat bahwa kemacetan yang terjadi saat ini ibarat penyakit kronis dengan kemungkinan yang semakin mengkhawatirkan. Upaya perbaikan dengan berbagai alternatif solusi, nyatanya belum mampu mengurai kemacetan secara signifikan. Bila ditelisik, kemacetan parah yang terjadi di Jakarta bisa dilihat dari dua sisi, yakni dari kacamata supply (penyedia) maupun dari sisi demand (kebutuhan).

Namun siapa sangka, perlahan tapi pasti moda transportasi umum di Jakarta pun berangsur menunjukkan kinerja yang baik. Beberapa arahan implementasi pemerintah daerah dalam penerapan transaksi uang elektronik—khususnya Dinas Perhubungan dan Transportasi, berjalan apik. Ya, peran sentral Dishubtrans terkait pelayanan publik di pemprov dalam mengatur lalu lintas, mengatasi kemacetan, dan lainnya, bisa menjadi strategi yang tepat. Sebagai bukti, beberapa layanan pun sudah menggunakan uang elektronik, seperti TransJakarta, parkir, ERP, dan moda transportasi umum lainnya.

“Strategi menggunakan uang elektronik merupakan salah satu langkah yang bisa ditempuh. Penggunaan uang elektronik dapat meminimalisir terjadinya kebocoran transaksi uang tunai. Bahkan, terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan memperbaiki layanan yang ada. Dengan menggunakan sistem ini maka akan berujung pada kesejahteraan masyarakat di masa depan,” papar Andri Yansyah, Kepala Dinas Perhubungan Dishubtrans DKI Jakarta.

Tentu saja upaya tersebut juga harus diimbangi dengan perbaikan di beberapa bagian. Misal, memaksimalkan pengembangan moda angkutan umum. Paling penting adalah layanan dan kenyamanan dalam menggunakan moda transportasi umum terlebih dahulu. Tujuannya yaitu menarik minat dan mengedukasi masyarakat yang masih menggunakan moda angkutan pribadi agar beralih ke transportasi publik. potensi nontunai

Potensi Pengembangan Nontunai

Berdasarkan data dari Dishubtrans yang dipaparkan Andri dalam acara seminar sehari “Tren Penggunaan dan Peluang Bisnis Uang Elektronik (e-Money) di Indonesia”, pengujian kendaraan bermotor (PKB) potensi nontunai di Provinsi DKI Jakarta rata-rata melayani 200 ribu─250 ribu kendaraan per tahun. Pelaksanaan program cashless pun sudah dilakukan dengan menggandeng Bank DKI melalui virtual account untuk setiap pembayaran retribusi uji KIR. Termasuk juga pengembangan drive thru uji KIR.

Potensi lain juga didapat dari transportasi laut Pulau Seribu—yang dikembangkan menjadi kawasan wisata internasional. Layanan yang tersedia adalah 12 kapal Dishubtrans serta 44 kapal tradisional, dan masih menggunakan karcis manual.

Selain itu, LRT (light rail transit) pun berpotensi dalam penerapan nontunai. Menurut rencana, terdapat 14 koridor LRT yang terdiri dari 7 koridor inisiasi Pemprov DKI dan 7 koridor PT Adhi Karya. Belum lagi, saat ini telah dilakukan proses konstruksi untuk satu koridor Kelapa Gading–Rawamangun dan Cibubur–Cawang.

Untuk MRT (mass rapid transit), saat ini sedang dalam proses konstruksi koridor Selatan-Utara-Selatan +/-23,6 kilometer rute tahap 1 (Lebak Bulus–HI) dengan target selesai tahun 2018; tahap 2 rute HI─Kampung Bandan, dan koridor Timur-Barat +/-87 kilometer rute Balaraja─Cikarang.

Sementara itu, sedang dalam proses lelang dan ditargetkan beroperasi tahun 2018 adalah ERP yang akan diterapkan di jalan protokol seperti Sudirman, MH Thamrin, dan HR Rasuna Said. Terakhir adalah tarif retribusi dengan mobil derek untuk roda empat Rp500.000 per hari yang telah dilaksanakan dengan program cashless melalui kerja sama dengan Bank DKI.

dishub04

Untuk itu, Andri mengungkapkan bahwa strategi sosialisasi dan penegakan hukum merupakan langkah yang penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan baik. Sejauh ini, Dishubtrans telah melakukan beberapa sosialisasi, seperti menyediakan media komunikasi milik pemprov mulai dari situs hingga media sosial. Hal lain yang dilakukan adalah melancarkan komunikasi dan sosialisasi melalui media massa, baik cetak, elektronik, dan online. Tak lupa sosialisasi kepada stakeholder setempat.

dishub05

“Pastinya semua moda transportasi umum harus terintegrasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tegas Andri.

Fisamawati

MM.12.2017/W

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

To Top