Blora Upayakan Percepat Pendistribusian Kartu Tani

Kartu Tani. Sumber gambar: Indonesiagoid

Marketing.co.id – Berita Marketing | Kabupaten Blora berupaya menuntaskan  pembagian 21 ribu lembar kartu tani pada  akhir Maret ini. Dinas Pertanian setempat dan BRI bisa bekerja sama agar kartu tani bisa terdistribusikan dengan baik.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan, kebijakan e-RDKK dan Kartu Tani guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi. Sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk. Selain itu, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, para petani nantinya diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK.

Baca Juga: Distribusi Pupuk Subsidi akan Lebih Tepat Sasaran jika Data eRDKK Akurat

“Kartu Tani berisi kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. Tujuannya agar tepat sasaran,” jelas Mentan SYL, Jumat (19/3).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan untuk pembayaran pupuk bersubsidi. Melalui program tersebut, petani membayar pupuk subsidi melalui bank, sesuai dengan kuota dan harga pupuk subsidi.

“Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui RDKK,” jelas Sarwo Edhy.

Tidak hanya itu saja, nantinya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK. Kartu Tani tersebut berisi mengenai kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. “Akan tetapi, kartu tani tidak bisa diuangkan dan hanya bisa dilakukan untuk penukaran pupuk saja,” tambahnya.

Baca Juga: Pupuk Langka, Casagro Kembangkan Pupuk Batubara

Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Blora, yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi mengatakan, kartu tani merupakan salah satu sarana pengendalian distribusi pupuk bersubsidi. Sehingga permasalahan yang muncul dalam distribusinya dapat diminimalkan.

“Terkait dengan Kartu Tani kemarin Pak Bupati sudah membahas dengan BRI, kita bersyukur sudah siap kartu tani sebanyak 21 ribu lebih dan tinggal mendistribusikan” ujar Komang.

Pada rapat koordinasi membahas pupuk bersubsidi, di Ruang Pertemuan Gedung Samin Blora, Rabu (17/3), dibahas pula mengenai alokasi pupuk bersubsidi, lahan pertanian yang ada di hutan, serta mendengarkan tanggapan dan kendala yang dialami distributor maupun KPL yang ada di lapangan.

Harapannya dengan duduk bersama dan komunikasi yang baik tersebut dapat mengatasi persoalan pupuk bersubsidi kedepannya. “Silahkan sampaikan permasalahan bapak ibu kepada Pak Bupati sehingga permasalahan pupuk ini bisa cepat selesai bersama,” ajaknya.

Sementara itu, Bupati Blora H Arief Rohman dalam rapat tersebut menyatakan harapannya agar permasalahan distribusi pupuk bersubsidi dapat diminimalisasi. “Kami dari Pemerintah Kabupaten Blora, berharap agar persoalan pupuk di masa tanam kesatu kemarin tidak terulang di masa tanam kedua karena itu kuncinya komunikasi sangat penting,” ucap Arief Rohman.

Baca Juga: Kementan Tegaskan Food Estate Kalteng untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Untuk mensinergikan segenap komponen, Arief Rohman turut menghadirkan jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, sejumlah 6 ADM Perhutani KPH yang ada di Blora, Perwakilan Bank BRI, perwakilan PT Pusri Palembang dan PT Petrokimia Gresik Wilayah Blora, Ketua KTNA Kabupaten Blora, Distributor, serta perwakilan KPL dari 16 kecamatan.

“Saya juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian kaitannya dengan persoalan pupuk di Kabupaten Blora. Nanti usulan-usulan seperti apa, termasuk Kartu Tani, perwakilan dari BRI kita hadirkan langsung dalam rapat kali ini,” kata Arief Rohman.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora,l Reni Miharti, memaparkan terkait kondisi pupuk bersubsidi khususnya Urea dan NPK di Kabupaten Blora yang berdasarkan usulan di E-RDKK 2021. Terkait dengan kebutuhan lahan  alokasinya dinilai masih belum mencukupi.

Dijelaskannya, dari E-RDKK berdasarkan pendataan lahan hutan yang diasumsikan seluas 13.062 hektare ternyata pada E-RDKK 2021 yang masuk hanya 8.162 hektare. Adapun terkait Kartu Tani, sudah disiapkan oleh BRI dan ditargetkan pada akhir Maret sudah didistribusikan.

“Alhamdulillah, Kartu tani sudah di Kancab Cepu dan Kancab Blora dengan jumlah cukup banyak, dari BRI telah koordinasi kaitannya dengan rekonsiliasi dan pendistribusian, sesuai dengan target sebelum akhir Maret sudah selesai,” ungkap Reni.

Dalam rapat tersebut Bupati dan stakeholder saling berdiskusi dan mendengarkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Hasil rapat tersebut nantinya akan dirangkum dan digunakan Bupati untuk mengambil kebijakan strategis sekaligus untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar persoalan pupuk bersubsidi di Blora bisa diselesaikan segera.

“Hasilnya akan kita sampaikan ke Dirjen PSP Kementerian Pertanian. InsyaAllah besok Jumat kita sudah diberi waktu untuk bertemu. Semoga nanti ada jalan cerah untuk petani Kabupaten Blora,” tutup Arief Rohman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.