Marketing – Virus Corona atau Covid-19 menjadi momok menakutkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Dampaknya bukan saja mengganggu perkembangan usaha, tapi juga mengakibatkan penurunan omzet yang membuat pelaku UKM kesulitan melakukan pembayaran angsuran pinjamannya.
Sebagai upaya dukungan meringankan beban debitur segmen UKM di tengah penyebaran virus corona (Covid-19). BNI Syariah memberikan kebijakan pembayaran angsuran pembiayaan.
Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah, Iwan Abdi mengatakan BNI Syariah memberikan keringanan (restrukturisasi) berupa penundaan pembayaran kepada nasabah yang terdampak Covid-19.
“Bentuk keringanan restrukturisasi yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha nasabah. Restrukturisasi ini diharapkan dapat membantu memudahkan nasabah dalam hal pembayaran kewajibannya,” jelasnya.
Kebijakan keringanan restrukturisasi ini berlaku untuk semua nasabah pada segmen pembiayaan konsumer, produktif, mikro atau BNI iB Hasanah Card. Nasabah yang dapat mendapat perlakuan khusus restrukturisasi adalah yang terdampak penyebaran virus Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa kriteria.
Kriteria tersebut diantaranya berlaku pada nasabah yang tempat usaha atau bekerjanya terkena dampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Kebijakan ini pun berlaku untuk beberapa nasabah diantaranya adalah yang mengalami penurunan volume penjualan/pendapatan akibat penurunan demand, keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan negara yang terdampak pandemi Covid-19.
Selanjutnya nasabah yang mengalami hambatan pasokan bahan baku dari negara yang terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami keterlambatan pembayaran akibat bowheer atau pelanggan terkena dampak pandemi COVID-19, terakhir diberikan bagi nasabah yang terkena dampak pelemahan kurs rupiah terhadap dolar.
Penerapan perlakuan khusus ini berlaku sejak dilakukan restrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Pengajuan dan persetujuan restrukturisasi disesuaikan dengan masa berlaku penerapan perlakuan khusus.
