Bagaimana peran dompet digital dalam mendukung aktivitas masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan?
Marketing.co.id – Berita Financial Service | Ketika mendengar kata fintech, hal yang sangat mungkin terlintas di benak kita adalah pinjaman online, ojek online, dan lain-lain. Padahal, jenis fintech itu banyak sekali. Dompet digital adalah salah satu platform sistem pembayaran dalam industri fintech yang kini sedang berkembang pesat. Dapat dikatakan sistem pembayaran adalah tulang punggung perekonomian di dunia. Di Indonesia, dompet digital memiliki peluang sangat besar untuk terus berkembang dan berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan.
Inklusi keuangan dan alat pembayaran digital
Di Indonesia, inklusi keuangan masih menjadi isu yang mendapat perhatian penting. Istilah inklusi keuangan sendiri sudah cukup populer, tetapi belum banyak yang memahaminya. Padahal tanpa kita sadari dalam sehari-hari banyak kegiatan kita yang merupakan bagian dari inklusi keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 76/POJK.07/2016, inklusi keuangan adalah sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan.
Inklusi keuangan penting dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Sebuah studi oleh Bank Dunia menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan sebesar satu persen dapat mendorong pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per-kapita 0,03 persen. Dalam studi ini juga disampaikan, dengan peningkatan 20 persen dalam tingkat inklusi keuangan suatu negara, akan ada penciptaan tambahan 1,7 juta pekerjaan baru.
Populasi masyarakat di seluruh dunia yang belum tersentuh dengan layanan perbankan (unbanked) masih tinggi. Berdasarkan Global Findex data dari The World Bank, Indonesia termasuk sepuluh besar negara dengan populasi unbanked tertinggi di dunia. Artinya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh layanan perbankan.
Namun, Kepala Departemen Sistem Pembayaran Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Dina Artarini optimis inklusi keuangan di Indonesia akan makin membaik karena dari tahun 2018 hingga 2020, kemampuan masyarakat mengunduh aplikasi terus meningkat. Meningkatnya penetrasi internet ini akan mempercepat inklusi keuangan dengan tersedianya akses sistem pembayaran digital.
“Artinya, dengan kemampuan yang sangat baik ini dapat membantu proses digitalisasi di Indonesia. Termasuk sistem pembayaran yang akan menjadi tulang punggung yang nantinya akan saling terkoneksi satu sama lain,” jelas Dina.
“Zaman dulu orang mau beli reksadana prosesnya sangat panjang dan menghabiskan banyak waktu. Dengan pemanfaatan aplikasi kini semakin mudah dan cepat. Buka rekening misalnya cukup upload KTP dan foto. Saat ini aplikasi pembayaran juga sudah banyak yang menawarkan kemudahan seperti aplikasi dompet digital DANA yang sudah terkoneksi dengan banyak layanan seperti pembayaran ojek online, pembelian di e-commerce, maupun pembelian di gerai-gerai reksadana. Cukup satu aplikasi saja sudah memberikan banyak kemudahan,” jelasnya lagi.
Potensi perkembangan pembayaran digital
Riset di Aftech menunjukkan posisi Indonesia di Asia Tenggara dalam hal perkembangan pembayaran digital menunjukkan angka yang luar biasa. Di Asia Tenggara meningkat 50%, payment cashless 40%, lending 13%, insurance 1% dan investment 12%. Dina mengakui bahwa kondisi pandemi memberikan dampak ekonomi yang memprihatinkan, namun demikian membawa hikmah tersendiri bagi peningkatan transaksi digital.
Menurutnya, Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi digital telah meningkat selama pandemi. Pada periode januari-Juli 2020, jumlah transaksi digital telah mencapai Rp16,7 triliun, atau peningkatan 59% dibandingkan dengan periode tahun lalu yang hanya Rp9,9 triliun. Transaksi meningkat tajam di April yang telah mencapai Rp17,5 triliun ketika PSBB diimplementasikan di Jabodetabek.
Dina menuturkan selama pandemi terlihat bahwa pemanfaat aplikasi dan digitalisasi sangat berpotensi mendorong inklusi keuangan. “Misalnya bantuan sosial pemerintah selama pandemi ini lebih banyak dipilih masyarakat menggunakan uang elektronik. Dan, uang elektronik itu sendiri sudah terintegrasi dengan program bantuan tersebut, contohnya mau nonton e-learning berbayar, mereka bisa memanfaatkan dana bantuan sosial yang telah dicairkan dalam bentuk uang elektronik untuk membayarnya,” paparnya.
Peningkatan transaksi keuangan digital
Meningkatnya transaksi keuangan elektronik ditandai dengan total jumlah transaksi uang elektronik pada Oktober 2021 mencapai Rp29,3 triliun (55,54% yoy). Pencapaian ini tak lepas dari adopsi QRIS yang telah mencapai target Bank Indonesia sebanyak 12 juta merchants pada November 2021. Menariknya, 94% merchant pengguna QRIS merupakan UMKM.
Dina mengatakan, hasil kerja sama antara Bank Indonesia dan industri pembayaran digital memungkinkan masyarakat, termasuk para UMKM, memiliki instrumen pembayaran, baik yang tradisional – seperti EDC atau kekinian dengan QRIS. Atau, untuk transaksi yang lebih besar masyarakat bisa menggunakan kartu kredit dengan EDC sebagai pilihan. Namun demikian, kartu kredit itu juga sudah bisa dimanfaatkan oleh banyak penyedia layanan dompet digital.
“Dengan dompet digital kartu kredit tidak perlu lagi disisipkan di dompet tapi sudah bisa disisipkan secara elektronik di dompet digital. Sehingga, ketika nanti melakukan transaksi yang jumlahnya besar, masyarakat tinggal scan QRIS-nya dengan sumber dana misalnya dari kartu kredit, atau rekening bank dan lain sebagainya,” papar Dina.
“Yang sangat membahagiakan dari pemanfaatan fintech ini ternyata didukung oleh 94% UMKM. Seperti kita tahu UMKM adalah tulang punggung perekonomian di Indonesia,” imbuhnya.
Dengan adanya pilihan yang semakin terbuka dan beragam, diharapkan dapat terwujud demokratisasi keuangan. Ia berharap apa yang sudah dilakukan oleh industri fintech dapat mempercepat inklusi keuangan di Indonesia.
