Pemulihan Ekonomi Harus Fokus pada Keberlanjutan

Marketing.co.id – Berita Marketing | Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 mengharuskan negara melakukan great reset, yang mengedepankan keberlanjutan.  Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Amalia Adininggar Wisyasari mengatakan, Covid-19 memberi pelajaran bahwa  pemulihan harus dilaksanakan secara bersama dan inklusif, mengedepankan aspek sosial dan lingkungan yang selaras dengan prinsip pelaksanaan SDGs.

Baca Juga: Inovasi Berbasis Prinsip Keberlanjutan Harus Menjadi Prioritas Daerah

Great reset itu sudah akan kita mulai lakukan di 2021, dengan tagline pembangunan kita adalah bagaimana kita bisa bersama-sama mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus secara bersamaan melakukan reformasi sosial,” kata Amalia dalam sesi diskusi Kontribusi Lintas Sektor Wujudkan Masa Depan Indonesia yang Berkelanjutan dalam webinar Unilever dengan tema SUSTAINABILITY  DAY, Senin 23 November 2020.

Amalia menekankan pentingnya prinsip inklusif dan berkelanjutan sudah disadari sejak sebelum pandemi dan sudah tercantum jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Baca Juga: Di Tengah Pandemi Indonesia Bisa Ciptakan Bisnis Yang Lebih Berkelanjutan

“Kami butuh dukungan dan support masyarakat,  para pebisnis, industrialis dan  seluruh komponen masyarakat sehingga kita bisa berkerja bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan” tambahnya.

Saat ini kata Amalia, Indonesia tengah menerapkan strategi  menuju pertumbuhan ekonomi hijau, yang dilakukan antara lain dengan mengembangkan rencana aksi strategis nasional dan sub-nasional untuk perubahan iklim. Selanjutnya sejumlah kabupaten kota  juga menyusun strategi yang mengintegrasikan  pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan.  Berikutnya dilakukan perencanaan penganggaran hijau dan replikasi scaling up menuju program percontohan.

Baca Juga: Inspirasi Pembangunan Daerah Berkelanjutan

“Kita mempunyai beberapa pilot project dan mungkin nanti program-program percontohan ini akan di-scale up dan direplikasi ke tempat lain,” tambahnya.

President of Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Shinta Kamdani mengatakan, pandemi telah menjadi alarm bagi semua pihak termasuk sektor swasta untuk bertransformasi yang selaras dengan SDGs.

Baca Juga: Pelaku Bisnis Harus Perhatikan Konsep Berkelanjutan di Masa Pemulihan

“Jadi kami melihat ini sebagai wake up call, dan bagaimana kami sekarang bisa mengakselarsikan. Karena jelas kepentingannya untuk sustainable bisnis,” kata Shinta.

Bagi sektor swasta, bukan lagi sebuah opsi tapi menjadi kewajiban untuk menjadi bagian dalam pembangunan berkelanjutan bersama pemerintah dan masyarakat. “Dalam RPJMN swasta dilibatkan, dalam perencanaan maupun action-nya,” kata Shinta.  Tren ini menurutnya juga terjadi secara global.

Shinta mengingatkan bahwa untuk mencapai SDGs hingga 2030, dibutuhkan investasi  Rp 10.397 triliun. “Jadi kalau hanya bertumpu pada ABPN tidak mungkin, gap-nya ada sekitar Rp 2.867 triliun untuk bisa mencapai SDGs, kesenjangan pembiayaan ini ada pada infrastruktur, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, pendidikan,  dan kesehatan,” tambahnya.

Baca Juga: Skema PPP Perlu Diimplementasikan di Sektor Pertanian

Selain itu juga dibutuhkan dukungan non finansial yang bisa diemban sektor swasta.  “Ada tiga fokusnya, pertama dari segi rantai suplai, dibutuhkan satu inovasi dengan suplier, yaitu bagaimana mengembangkan inovasi dalam produksi berkelanjutan,” tambah Shinta.  Dua fokus non finasial lain yang bisa disokong swasta adalah dari sisi manajemen yang mengedepankan SDGs dan ekosistem.

Sementara itu,  Direktur Unilever Indonesia Ira Noviarti meyakini, masa depan berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama.  “Kita harus menjadi bagian dari solusi tersebut. Oleh karena itu, kami mengambil peran dalam upaya mengatasi sejumlah isu yang menjadi permasalahan dunia, yang tentunya sejalan dengan sejumlah pilar SDGs,” kata Ira.

Komitmen  tersebut katanya sudah tertuang dalam Unilever Sustainable Living Plan yang diluncurkan pada 2010, selain itu Unilever juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Bappenas untuk mendukung pelaksanaan SDGs.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.