Marketing – Pasca pencoblosan Pileg dan Pilpres, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan hasil quick count (hitung cepat) yang dilakukan beberapa lembaga survei. Pro dan kontra pun bermunculan, terutama menyangkut hasil quick count Pilpres. Sebagian menolak dan sebagian menerima quick count. Seperti diketahui hasil quick count ke-8 lembaga survei anggota Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik) memenangkan pasangan paslon 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.
Untuk menjelaskan hal ihwal seputar quick count Persepi menggelar paparan metodologi quick count, manajemen dan proses quick count, dan ekspos data quick count. Kegiatan tersebut digelar di Icon Room Hotel, Morrissey, Jakarta, sabtu (20/4/19).
Ketua Umum Persepi dan Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J Vermonte menjelaskan, CSIS sudah biasa melakukan exit poll dan quick count dan hasilnya sesuai dengan penghitungan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum). “Namun kami tetap mengacu pada real count versi KPU sebagai hasil resmi,” tuturnya.
Philips menambahkan, pasca pengumuman quick count ada pihak-pihak yang mencoba mendelegetimasi lembaga survei. Padahal kegiatan quick count dipersiapkan secara serius dan berbasis ilmu pengetahuan. “Kegiatan Quick count bukan jajak pendapat, karena berdasarkan fakta yang sudah terjadi,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, mengatakan ada pihak yang mencoba menggiring opini publik dengan menyatakan hasil quick count pasti salah. Menjawab ini, dia meminta kepada lembaga yang mengeluarkan hasil quick count untuk buka-bukaan metodologi quick count dan angka-angka yang diperolehnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Etik Persepi, Asep Saefudin mengaku bangga dengan beberapa lembaga survei yang telah melakukan survei, exit poll, dan quick count. “Mereka semua paham ilmu statistika dengan benar. Ini suatu keberhasilan memahami ilmu pengetahuan. Sejalan dengan upaya Indonesia yang ingin menjadi bangsa yang berbasis ilmu pengetahuan, salah satunya yakni modernisasi politik,” tutur Guru Besar IPB ini.
Dia mengatakan, quick count itu metode statistika yang paling sederhana dibandingkan metode survei atau exit pool. Quick count katanya merupakan dugaan parameter dari parameter akhir versi KPU. “Hanya memprediksi, bukan keputusan akhir. Ini prediksi berbasis logic, bukan berbasis feeling,” tandasnya.
Dia memastikan ke-8 lembaga survei anggota Persepi yang melakukan quick count semuanya independen, berintegritas, dan mengacu pada metodologi yang dapat dipertanggungjawaban. Kejujuran lembaga survei yang melakukan quick count dibuktikan dengan pengambilan sampel secara random.
“Secara logika random akan menghasilkan unbias estimate atau dugaan yang tidak bias. Quick count mengacu pada ini, walaupun belum final secara keputusan politik. Politikus tidak perlu buper menyikapi hasil quick count,” papar Rektor UAI (Universitas Al-Azhar Indonesia) tersebut.
Pendapat senada disampaikan Anggota Dewan Etik Persepi lainnya, Hamdi Muluk. Dia mengatakan, sebagai masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge based society) mesti menunjung tinggi pengetahuan di segala bidang, termasuk di bidang politik. Dia menegaskan, sofistikasi atau kecanggihan quick count sebenarnya paling rendah dibandingkan survei-survei yang digelar prapemilu, misalnya untuk mengetahui persepsi atau opini pemilih.
“Jadi saya tidak mengerti mengapa banyak politisi yang anti science. Padahal kita ingin Indonesia ke depan seperti negara-negara maju lain yang berbasis ilmu pengetahuan. Tentunya ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan prosedur yang benar,” bebernya.
Dekeksi kecurangan dan dana quick count
Direktur Ekstekutif Lembaga Survei Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, untuk Indonesia yang masa kampanye dan proses penghitungannya hasil pemilunya lama, quick count dapat dijadikan alat deteksi kecurangan pemilu. KPU sendiri baru akan mengeluarkan hasil resmi penghitungan real count pada 22 Mei 2019 mendatang.
Proses penghitungan hasil pemilu memakan waktu lama karena dilakukan secara bertahap. Mulai dari tingkat TPS, Panitia Pemilihan (PP) tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional. Dia menjelaskan, hasil quick count bisa cepat, karena data dari TPS-TPS yang dijadikan sampling langsung dikirim ke kantor pusat lembaga survei yang menggelar quick count.
Dia mengatakan, quick count juga bisa dijadikan data pembanding bagi KPU. KPU bisa menelisik data quick count jika terjadi pencurian suara. “Coba bayangkan jika pada tanggal 17 lalu tidak ada quick count, akan banyak spekulasi yang muncul mengenai siapa pemenang pemilu. Jika terjadi ada perbedaan antara data quick count dengan real count, bisa jadi lembaga survei yang salah bisa juga KPU. Di situ kita bisa saling re-check, berdasarkan data yang scientific bukan katanya-katanya,” ungkapnya.
Asep Saepudin, penanggung jawab quick count Indo Barometer tidak rela jika lembaganya dituduh sebagai penyebar hoax hasil pemilu. Pasalnya quick count harus digarap serius dan membutuhkan persiapan sampai berbulan-bulan. “Bikin sample saja bisa berminggu-minggu. Menyusun instrumen, menyiapakan server, tenaga IT, dan programmer. Saya berpikir keras bagaimana quick count bisa cepat dan akurat. Quick count itu ilmiah,” jelas Asep.
Untuk quick count Pemilu 2019 ini Indo Barometer menetapkan 1200 TPS sebagai sampling. Indo Barometer mengerahkan relawan sebanyak 1200 yang ditempatkan di 1200 TPS. Untuk menjaga akurasi quick count, Indo Barometer meminta masing-masing relawan melaporkan hasil penghitungan langsung dari TPS dengan memfoto langsung hasil penghitungan dan membuat laporan melalui SMS. Hasi laporan tersebut lalu dikirim ke server Indo Barometer.
Asep mengaku tidak ada pihak eksternal yang membiaya quick count Indo Barometer. Dana operasional quick count diambil dari keuntungan Indo Barometer dari keuntungan survei-survei sebelumnya. Asep menegaskan, Indo Barometer merasa perlu menggelar quick count hajatan 5 tahunan ini karena menjadi sarana untuk mempromosikan Indo Barometer.
