Marketing.co.id – Berita Marketing | Guna menekan alokasi BBM subsidi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini terus melakukan berbagai upaya, seperti mengoptimalkan transportasi umum dengan menyediakan layanan transportasi hingga depan rumah, pembangunan trotoar, serta layanan integrasi antar moda transportasi, dari mulai angkutan umum maupun moda transportasi umum lainnya.
Untuk mengetahui upaya pengendalian BBM bersubsidi yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta untuk mengantisipasi apa yang akan direncanakan oleh institusi- institusi terkait, YLKI pun menggelar talkshow dan dialog publik KBR-YLKI dengan tema “Pengendalian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Wilayah DKI Jakarta”.
Adapun diskusi tersebuti dhadiri oleh multi stake holders, mulai akademisi, pengamat, pemerintah, BPH Migas, kalangan milenial, jurnalis, dll. Diskusi tersebut disiarkan scr live via KBR dan direlay oleh ratusan radio jaringan di daerah.
Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI mengatakan, dalam diskusi tersebut menyimpulkan beberapa catatan, antara lain, bahwa myarakat sering salah kaprah, dengan membeli BBM yang lebih murah, tapi penghematannya tidak signifikan. Sedangkan dampaknya justru bisa lebih besar. Jadi, masyarakat sebenarnya merugi, karena harus mengeluarkan biaya maintenance yang lebih tinggi.
Namun, di sisi lain ada fenomena kesadaran di kalangan generasi muda, bahwa BBM bersubsidi akan merusak mesin, mesin jebol sehingga mereka lebih memilih menggunakan BBM yang lebih bagus, seperti Pertamax.e
Pmerintah didorong lebih konsisten dalam kebijakannya, misalnya dalam migrasi ke BBG. Penggunaan BBG itu bagus, ORGANDA mendukung, tapi pemerintah sendiri tidak konsisten. Terlebih, BBG memang lebih efisien dan lebih ramah lingkungan.
BBM bersubsidi punya dua dimensi, adil secara ekonomi dan adil secara ekologis. Jika merujuk pada UU tentang Energi, maka subsidi energi peruntukannya adalah untuk masyarakat tidak mampu. Jadi, jika BBM bersubaidi mayoritas digunakan oleh pemilik kendaraan bermotor, maka ini bentuk ketidakadilan dari sisi ekonomi.
Dari sisi ekologis, BBM bersubsidi adalah bentuk ketidakadilan ekologis, sebab yang berhak atas subsidi energi adalah energi baru terbarukan, bukan energi fosil seperti BBM, apalagi BBM dengan kadar oktan yang rendah.
Agar pemerintah mengembangkan transportasi umum yang baik, nyaman, murah, sehingga ketika terjadi migrasi dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum massal, akan menekan tingkat polusi di kota kota besar, khususnya Jakarta.
Harus ada kebijakan berupa insentif dan disinsentif bagi warga. Sebagai contoh, bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, maka bisa dikenakan tarif parkir progresif dan lebih mahal. Hal ini sudah mulai diujicobakan di Jakarta. Daerah lain bisa menerapkan hal yang sama.
Upaya pemerintah untuk mempromosikan kendaraan listrik, belum cukup efektif untuk mengurangi polusi di Jakarta, tersebab jumlahnya masih minimalis, dibanding jumlah kendaraan bermotor yang berbasis bensin. Karena itu, yang mendesak untuk mengurangi polusi di Jakarta adalah migrasi ke angkutan umum, dan mengganti/menggunakan bahan bakar yang berkualitas baik dan ramah lingkungan.
