Infrastruktur merupakan salah satu elemen kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai sebuah negara yang kompetitif dan sejahtera dari sisi ekonomi. Berdasarkan data Global Competitiveness Index 2016-2017 yang dirilis World Economic Forum, daya saing Indonesia menempati peringkat ke 41 dari 138 negara. Sedangkan daya saing infrastruktur berada di peringkat 60. Sementara kesiapan teknologi berada di peringkat 91 dari 138 negara.
Menurut model makro ekonomi Trading Economics dan ekspektasi analis, peringkat daya saing Indonesia diperkirakan akan mencapai posisi 35 pada akhir kuartal ini. Untuk jangka panjang, menurut model ekonometrik Trading Economics peringkat daya saing diproyeksikan berada sekitar 30-an pada 2020.
Hal ini menunjukkan pembenahan infrastruktur masih sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan menjawab tantangan kurang meratanya pembangunan yang mendukung jalur distribusi dan logistik sehingga mempengaruhi pendapatan di setiap daerah.
Pemerintah Indonesia menyadari kondisi tersebut dengan menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu sasaran prioritas 2018 yang menargetkan perbaikan konektivitas antarwilayah sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%.
Dampaknya adalah belanja infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 meningkat 5,6% menjadi sebesar Rp 409 triliun dibanding Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 387,3 triliun.
Jumlah tersebut meliputi, belanja infastruktur ekonomi Rp 395,1 triliun, infrastuktur sosial Rp 8 triliun, dan dukungan infrastruktur Rp 4,9 triliun. Untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah, pemerintah berencana membangun jalan raya baru sepanjang 865 km, 6 bandar udara, 15 pelabuhan, dan jalur kereta api sepanjang 639 km. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring di 57 kabupaten/kota.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan dalam pidatonya ketika membacakan nota RAPBN 2018 dalam sidang paripurna DPR pertengahan Agustus lalu, “Peningkatan belanja diarahkan untuk pendanaan program prioritas di antaranya infrastruktur dalam menjaga konektivitas antar wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.”
Menyikapi hal tersebut, Tarsus Indonesia bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) berupaya menghadirkan jawaban atas kebutuhan infrastruktur dengan menggelar Indonesia Infrastructure Week (IIW) pada 8 – 10 November 2017 di Jakarta Convention Center (JCC).
IIW 2017 dirancang menjadi ajang bertemunya pemerintah dan sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri untuk dapat berdialog, berbagi pengetahuan tentang isu-isu yang hangat, dan menampilkan produk dan teknologi terbaru. Event ini menghadirkan peluang bagi pengunjung untuk membangun network sekaligus berbisnis, serta mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan dari sesi konferensi yang diisi pembicara dari kalangan profesional sektor infrastruktur swasta maupun pemerintah.
