Marketing.co.id – Berita Financial Services |PT Pos Indonesia (Persero) menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo) untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan biller.
Kerja sama ini akan menambah sharing biller melalui peningkatan layanan Sistem Online Payment Point (SOPP Pos) dan kebutuhan jangka panjang Bank SulutGo, yaitu meningkatkan transaksi BSG digital guna membantu optimalisasi PAD melalui transaksi pemerintah daerah.
Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dilakukan pada Jumat, 20 Januari 2023, di Kantor Pusat Bank SulutGo, Manado, Sulawesi Utara.
Baca juga: Pajak Karbon Kembali Ditunda, Seberapa Mendesakkah Untuk Diterapkan?
“MoU ini adalah menyepakati nota kesepahaman antara Bank SulutGo dengan Pos Indonesia. Kalau secara umum tentang pembukaan dan pengembangan layanan penerimaan pajak daerah dan biller lainnya. Lebih spesifik lagi, di pajak daerah ada beberapa yang sudah jalan, antara lain pajak kendaraan bermotor dengan Samsat atau Bapenda Provinsi, pajak daerah PBB dengan Dispenda, kemudian barang kali nanti ada pajak lainnya seperti pajak restoran,” kata Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia, Tonggo Marbun.
Direktur Utama Bank SulutGo, Revino Pepah, menyambut baik kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Terlebih dengan jaringan terbesar dan tersebar di seluruh Nusantara yang dimiliki PT Pos Indonesia akan memudahkan nasabah Bank SulutGo dalam mengakses pembayaran pajak daerah dan billing.
Baca juga:Â Bayar PBB Praktis Tanpa Kontak dan Antre
“Dengan adanya kerja sama ini kita dapat menumbuhkan ekosistem bisnis secara bersama sehingga akan berdampak sistematis kepada seluruh nasabah. Nasabah pun dapat mengakses pembayaran pajak daerah dan billing lainnya di 4.500 outlet Kantorpos,” kata Revino.
Pada 2022, PT Pos Indonesia tercatat sebagai mitra dengan jumlah transaksi terbanyak, yakni sebanyak 7.882 transaksi dengan total transaksi mencapai Rp7,8 miliar. Adapun Bank SulutGo mendapatkan keuntungan free base income senilai Rp1.500 per transaksi.
“Harapan kami ke depan agar masyarakat semakin sadar akan efektivitas dan efisiensi penggunaan fasilitas bayar seperti ini,” kata Revino.
